Dari Teras Kita untuk Pemilih Muda

Kredit ilustari: Remotivi

Jurnalis dianggap sebagai nabi. Ia menyampaikan kebenarannya melalui media massa. Media massa adalah agama. Peran jurnalisme yang seperti itu, dahulu pernah dibahas dalam diskusi di Jakartabeat (Jurnalis Belum Mati: Tanggapan Untuk Esai Kompas Minggu Edy Effendi dan Jurnalis Belum Mati: Sebuah Kritik).

Di tengah partai politik yang sedang giat-giatnya berkampanye, kenetralan media massa, terutama televisi dan radio, kembali dipertanyakan. Kepada siapa media massa berpihak? Roy Thaniago mengungkapkan bahwa frekuensi, yang digunakan oleh televisi dan radio, itu milik publik. “Koran boleh partisan, koran bertanggung jawab pada hutan yang pohonnya harus menjadi kertas. Namun televisi dan radio menggunakan frekuensi yang dimiliki publik,” ucap Roy.

Mencari Oase Di Padang Gersang

Rakyat Indonesia sedang mengalami krisis kepercayaan yang berkepanjangan. Krisis kepercayaan ini tidak datang secara tiba-tiba. Ini adalah akibat kepercayaan yang diberikan oleh rakyak tidak digunakan dengan baik. Sejak reformasi terjadi pada tahun 1998 seluruh aktivitas politik dapat dilakukan secara bebas dan terbuka. Namun, kebebasan telah membuat kita semakin tidak terarah seperti kehilangan pegangan.

Saat ini bangsa kita tidak memiliki sosok peminpin yang dapat dijadikan teladan oleh rakyatnya. Mereka hanya bisa menghamburkan uang tanpa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Sementara, rakyat Indonesia semakin apatis bila berbicara tentang nasionalisme. Sikap ini disebabkan oleh para elite politik yang hanya mengandalkan slogan-slogan omong kosong, namun tidak pernah bergerak secara nyata.

Seperti contohnya salah satu calon gubernur (cagub) Jakarta, yang sedang melakukan kampanye pemilukada, memiliki slogan yang berbunyi ‘Ayo Beresin Jakarta’ namun pada kenyataannya pamflet dan poster wajah mereka banyak yang merusak estetika ruang publik kota Jakarta secara vandal. Kampanye para cagub yang ingin memimpin Jakarta dengan cara-cara yang merusak, apakah pantas mengajukan diri sebagai pemimpin?

Bila dilihat dari efisiensi biaya, jelas dana kampanye adalah hal yang sangat tidak penting. Sikap seperti itu hanya dilakukan oleh manusia-manusia hedon yang bisanya hanya menghambur-hamburkan uang tanpa ada sesuatu yang berguna. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk membuat poster-poster dan kaos-kaos bertuliskan slogan-slogan omong kosong para cagub? Bayangkan bila uang tersebut dialihkan untuk keperluan masyarakat tidak mampu, mungkin beberapa dari mereka bisa tertolong.

Rakyat  sudah muak dengan kata-kata indah para elite politik yang semakin lama bagaikan seorang penyair –mungkin jauh lebih mulia seorang penyair karena mereka merangkai kata-kata dengan kejujuran- namun hanya manis saat kampanye berlangsung. Rakyat perlu sosok yang dapat menjadi penyalur aspirasinya, sosok yang kehadirannya bagaikan oase di tengah padang gersang. Sosok pemimpin yang tegas, adil dan berbudaya sepertinya sudah cukup untuk membangun bangsa Indonesia yang semakin lama semakin kehilangan jati dirinya sendiri. Namun, di saat seperti ini kita, sebagai bagiain dari rakyat Indonesia, tidak bisa berdiam diri menunggu kedatangan sosok yang diimpikan tersebut. Akan lebuh baik bila kita dapat menjadi teladan bagi diri kita sendiri dan juga bagi lingkungan sehingga tercipta masyarakat yang memiliki rasa bangga akan Indonesia.

Menantikan Lahirnya Partai Penyalur Aspirasi Rakyat

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rayat. Demokrasi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa. Namun pada kenyataannya, demokrasi telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Filosofi demokrasi yang tadinya dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat telah berubah menjadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk partai politik.

Masyarakat di saat-saat seperti sekarang ini seakan tidak dibutuhkan perannya oleh para elite politik. Oleh karena itu kepentingan rakyat sering terabaikan oleh para wakil rakyat di Senayan. Mereka lebih mengutamakan urusan partai politik yang telah membesarkan namanya dari pada membela rakyat yang menggajinya setiap bulan. Ini terbukti pada saat pembahasan UU Pemilu, para anggota dewan lebih mengutamakan kepentingan partainya masing-masing agar dapat keistimewaan khusus kepada partai-partai di parlemen dapat mengikuti pemilu 2014 tanpa harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Sedangkan mengenai bentuk pemilu yang ideal tidak banyak yang dijelaskan kepada masyarakat.

Kepentingan rakyat telah disepelekan oleh orang yang mengaku dirinya “wakil rakyat”. Rakyat hanya diberi harapan, mungkin dengan sedikit sogokan, saat pemilu berlangsung untuk memberikan suaranya. Setelah pemilu usai, para elite politik seakan lupa oleh janji-janjinya pada saat kampanye. Mereka tidak lagi mengurusi rakyat, tetapi mengurusi bagaimana caranya agar partai politiknya masih dapat ikut pemilu pada masa selanjutnya.

Partai politik pada dasarnya adalah tempat untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Namun, dalam perkembangannya, rakyat yang ingin menyuarakan aspirasi politiknya harus berhadapan dengan idealisme partai politik tersebut. Rakyat yang telah masuk dalam sebuah partai politik mau tidak mau harus mendahulukan kepentingan partai politiknya daripada kepentingan masyaraat luas. Dengan kata lain, orang baik yang sudah masuk ke dalam lingkaran partai politik, akan sangat sulit untuk tetap bertahan menjadi orang baik.

Masyarakat saat ini telah muak oleh sandiwara-sandiwara yang dilakukan oleh para elite politik. Jadi, jangan salahkan masyarakat bila pada pemilu 2014 nanti suara yang golput akan semakin banyak. Masyarakat lebih memilih menjadi golput daripada harus memilih dengan terpaksa para oportunis yang ada dalam partai politik. Masyarakat memimpikan lahirnya partai politik yang benar-benar dapat menyalurkan aspirasinya.

Salah Kaprah Subsidi

Rencana kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhir-akhir ini menimbulkan polemik baru di kalangan masyarakat luas. Di zaman yang semuanya serba sulit seperti sekarang ini, rakyat kembali harus menghadapi kenyataan bahwa BBM akan segera naik. 

Tentu saja, hal ini menuai berbagai kritik dari berbagai lapisan masyarakat.Terlihat dari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa- mahasiswa hampir di seluruh pelosok Indonesia yang secara terang-terangan menentang rencana kenaikkan BBM. Ini adalah bukti bahwa bangsa ini masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Pemerintah tentu saja tidak ingin dijadikan “kambing hitam”atas rencana kenaikkan BBM bersubsidi ini.

Mereka berdalih bahwa APBN sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi subsidi BBM akibat harga minyak dunia semakin meninggi. Tidak hanya itu, pemerintah juga berkata bahwa subsidi lebih berguna bila disalurkan untuk sektor pendidikan atau pembangunan, walau nyatanya pendidikan tetap saja mahal dan pembangunan pun tersendat. BBM bersubsidi juga dinilai tidak tepat sasaran.

Memang demikian adanya, masih banyak kendaraan pribadi roda empat dengan senang hati mengisi bahan bakar jenis premium. Ya, dengan senang hati tanpa rasa malu sedikit pun.Bayangkan,mobil seharga lebih dari Rp100 juta tanpa merasa bersalah mengantre pada barisan BBM bersubsidi dapat ditemui hampir di setiap SPBU. Ini membuktikan bahwa masih banyak orang-orang di antara kita yang bersikap apatis dan tidak peka.

Banyak masyarakat yang salah pengertian tentang BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah tidak seharusnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika hal ini tetap dilakukan, maka penderitaan rakyat miskin di Indonesia akan semakin bertambah.

Akan lebih efektif bila pemerintah mengambil keputusan cerdas untuk membatasi BBM bersubsidi hanya untuk rakyat yang benar-benar membutuhkannya dan mobil-mobil “pribadi” wajib menggunakan bahan bakar tidak bersubsidi. Dengan begitu,pemilik kendaraan pribadi cenderung memilih angkutan umum untuk kegiatan sehari-harinya.

Hai ini tentu saja memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat kecil dan sedikit banyak dapat mengatasi kemacetan di kota-kota besar. Sudah saatnya pemerintah kita bersikap tegas dan cerdas.

BAYU ADJI P 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

IISIP Jakarta       

Suara Mahasiswa Harian Seputar Indonesia

Tuesday, 27 March 2012

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/481048/

Dimana Moral Wakil Rakyat?

“wakil rakyat seharusnya merakyat…” begitulah Iwan Fals menyanyikan lagunya menyindir para wakil rakyat di gedung DPR. Tapi nyatanya tetap saja mereka tetap hidup gelamor di atas penderitaan rakyat. Ini bukan malah hak dan kewajiban, namun lebih kepada pantas atau tidaknya seorang wakil rakyat hidup gelamor sedangkan rakyat Indonesia sendiri masih melarat.

Sebagai contoh kasus, baru-baru ini ada seorang wakil rakyat yang dengan bangganya membawa mobil seharga miliaran rupiah melewati jalan-jalan ibu kota Jakarta. Ketika ditegur, ia mengelak bahwa mobilnya bukan hasil korupsi. Rasanya hati ini seperti diinjak-injak oleh beliau, yang mengaku dirinya adalah wakil rakyat. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi sahabat dan panutan bagi rakyatnya, justru melakukan perbuatan bodoh seakan diibaratkan meludahi rakyatnya sendiri. Yang lebih parah, bukannya minta maaf kepada rakyat dan mengakui kesalahannya, justru masih membela diri dengan alasan-alasan yang konyol. Ya, begitulah kebiasaan-kebiasaan para wakil rakyat kita.

Memang yang terpenting bukanlah gaya hidup para wakil rakyat melainkan adalah kinerja mereka. Tapi saat kinerjanya tidak ada yang dapat dibanggakan, apakah masih pantas hidup dengan kemewahan sedangkan rakyat berebutan mencari tempat duduk di atas kereta api setiap pagi, setiap hari? Ini kembali kepada moral para wakil rakyat kita. Tugas saya sebagai mahasiswa dan sebagai rakyat biasa hanyalah mengontrol kelakuan para wakil rakyat dan para elite politik lainya, dan tentu saja terus berusaha membuat bangsa ini semakin maju. Semoga saja!